Harta Rafael Alun Lebih Banyak dari Sri Mulyani Bahkan Presiden Jokowi
Sabtu 25 Februari 2023 09:07 WIB
Nama Rafael Alun Trisambodo (RAT), PNS pajak eselon III yang mempunyai harta kekayaan hingga Rp56 miliar menuai sorotan.
Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono, mustahil jika seorang pejabat eselon III memiliki kekayaan sebanyak itu dari penghasilnnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
BACA JUGA: Jabatan Rafael Alun Trisambodo Dicopot dari Pejabat Pajak!
Kekayaan ini mengundang tanda tanya buntut kasus sang anak, Mario Dandy yang menjadi tersangka pengeroyokan putra pengurus GP Ansor.
Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono, terdapat tiga sudut pandang hukum jika melihat fenomena tersebut. Pertama, dilihat dari hukum administrasi sesuai UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
BACA JUGA: Fakta-Fakta Anak Pejabat Pajak Keroyok Santri Hingga Koma
Kedua dilihat dari hukum administrasi Pajak Penghasilan sesuai UU Nomor 7/1983 beserta perubahannya atau UU PPh.
Serta ketiga dilihat dari hukum pidana korupsi sesuai UU Nomor 31/1999 dan UU Nomor 20/2001 atau UU Tipikor.
Selengkapnya simak infografis okezone ya!
LIHAT JUGA: Vonis Terdakwa Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J
Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono, mustahil jika seorang pejabat eselon III memiliki kekayaan sebanyak itu dari penghasilnnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
BACA JUGA: Jabatan Rafael Alun Trisambodo Dicopot dari Pejabat Pajak!
Kekayaan ini mengundang tanda tanya buntut kasus sang anak, Mario Dandy yang menjadi tersangka pengeroyokan putra pengurus GP Ansor.
Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono, terdapat tiga sudut pandang hukum jika melihat fenomena tersebut. Pertama, dilihat dari hukum administrasi sesuai UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
BACA JUGA: Fakta-Fakta Anak Pejabat Pajak Keroyok Santri Hingga Koma
Kedua dilihat dari hukum administrasi Pajak Penghasilan sesuai UU Nomor 7/1983 beserta perubahannya atau UU PPh.
Serta ketiga dilihat dari hukum pidana korupsi sesuai UU Nomor 31/1999 dan UU Nomor 20/2001 atau UU Tipikor.
Selengkapnya simak infografis okezone ya!
LIHAT JUGA: Vonis Terdakwa Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J
